Kadis DPMG Pidie | Pengelolaan Dana Gampong Harus Transparan

meunasahblangsakti.desa.id | Sepanjang 2017, Kejaksaan Negeri Pidie menangani dua dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan keuchik dan sejumlah aparatur gampong lainnya. Gampong tersebut adalah Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga dan Gampong Reului Busu, Kecamatan Mutiara.

“Dari keuchik dan beberapa unsur perangkat gampong yang mengelola kegiatan tersebut. Mereka itu dominan tidak transparan. Uang-uang di rekening bank ditarik melalui bendahara, lalu uang tersebut dikelola oleh pihak keuchik sendiri bersama dengan kolega-koleganya. Sehingga masyarakat tidak tahu berapa jumlah dana desa yang sudah ditarik, yang sudah dipakai. Dan tidak pernah melakukan musyawarah desa,” ungkap Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Pidie Taqdirullah SH,  Kamis 28 Desember 2017, pada sinarpidie.co.

Untuk level kabupaten, Pidie memiliki, sekurang-kurangnya, tiga produk hukum yang mengatur pengalokasian dan pengelolaan dana gampong, yakni Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Gampong, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong,  dan Peraturan Bupati Pidie  Nomor: 46 Tahun 2017  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong tahun anggaran 2017.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie  Nomor: 46 tahun 2017  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong tahun anggaran 2017, konon, untuk kelancaran dan tepat sasaran pelaksanaan pengelolaan dana gampong, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Koordinasi, Tim Fasilitasi dan Pendamping Teknis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), yang biaya operasional dan sumber dananya berasal dari APBK Pidie. Artinya, baik tim koordinasi, tim fasilitasi, dan pendamping teknis satuan kerja perangkat kabupaten, adalah mereka yang juga menikmati cipratan dana gampong. Sebab, dana gampong yang bersumber dari APBN ditransfer melalui APBK dengan dana bagi hasil perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam APBK sebesar 10%  setelah dikurangi DAK.

“Ya, ada anggaran untuk itu. Tingkat Muspida. Melakukan koordinasi-koordinasi, terutama di tingkat Sekda ke bawah. Bila ada desa-desa yang bermasalah, kita koordinasi. Sehingga masalah  bisa diselesaikan dan proses pencairan dana tidak terhambat. Di dinas sendiri ada tim yang dibentuk dengan SK Bupati yang terdiri dari unsur DPMG sendiri, unsur dinas keuangan, bagian hukum, dan bagian pemerintahan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Pidie Jufrizal SSos MSi pada sinarpidie.co.

Tampaknya, DPR Kabupaten Pidie harus melakukan evaluasi terkait implementasi Perbub tersebut. Untuk melihat adakah korelasi besarnya anggaran operasional yang diperuntukkan bagi tim koordinasi, tim fasilitasi, dan tim verifikasi dengan capaian pembangunan gampong-gampong di Pidie.

Tim koordinasi terdiri dari: a. Bupati selaku Penasehat;  b. Wakil Bupati selaku Pembina; c. Kajari Pidie, Kapolres Pidie dan Dandim 0102 selaku Wakil Pembina; d. Sekretaris Daerah selaku Ketua; e. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie selaku Wakil Ketua;  f. Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie selaku Sekretaris; g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Anggota; h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Sebagai Anggota; i. Inspektur selaku Anggota; j. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Anggota; k. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota; l. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie selaku Anggota.

Tim fasilitasi terdiri dari: a. Bupati selaku Penasehat; b. Wakil Bupati selaku Penasehat; c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie selaku Penanggung Jawab; d. Staf Ahli Bupati selaku Koordinator; e. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie selaku Ketua;  f. Asisten Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie selaku Wakil Ketua I; g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie selaku Wakil Ketua II; h. Kepala  Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Mukim dan Gampong Kabupaten Pidie selaku Sekretaris; i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagai Anggota; j. Kepala Dinas Pendidikan Sebagai Anggota; k. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota; l. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Anggota; m. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Anggota; n. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga sebagai Anggota; o. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota; p. Kepala bagian Humas dan Protokol sebagai Anggota; q. Ketua Layanan Pengadaan secara Elektronik sebagai Anggota; r. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie sebagai anggota; s. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota; t. Unsur Inspektorat sebagai anggota.

Tim verifikasi: a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Ketua;  b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan selaku Wakil Ketua;  c. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Sekretaris; d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Mukim dan Gampong selaku Sekretaris; e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat Gampong selaku anggota; f. Kepala Bidang Pengembangan Sosial Dasar dan Adat Istiadat selaku anggota; g. Kepala Bidang pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan kawasan pergampongan selaku Anggota; h. Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie sebagai anggota; i. Unsur dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota; j. Unsur dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie sebagai anggota.

sinarpidie.co mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Pidie Jufrizal SSos MSi, di sela-sela kegiatan instansi yang dipimpinnya, di Gedung Olahraga di Sigli, Kamis 28 Desember 2017. Berikut petikannya.

Apakah semua gampong di Pidie (730 gampong) telah memiliki qanun gampong?

Ya, semua gampong di Pidie memiliki qanun gampong.

Persoalan hukum yang dihadapi keuchik, apa yang mendasarinya?

Semuanya kegiatan harus merujuk pada aturan yang berlaku. Baik Permendes, Permendagri, maupun PMK. Dalam pelaksanaan pengelolaan, itu harus dipatuhi oleh semua perangkat desa. Sejauh dia menggunakan anggaran sesuai dengan aturan dan tepat sasaran, maka akan terhindar dari persoalan hukum.

Berapa kali dalam setahun, kira-kira, DPMG Pidie melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan pengelolaan dana gampong bagi para perangkat gampong di Pidie?

Banyak. Yang pertama, di akhir tahun, misalnya 2017, kita sudah melakukan sosialisasi teknis penyusunan RAPG tahun 2018.

Boleh kami tahu, dalam setahun, berapa kali?

Sekitar empat kali dalam setahun.

Untuk operasional tim koordinasi, fasilitasi, dan verifikasi, berapa jumlah anggaran yang digelontorkan?

Ya, ada anggaran untuk itu. Tingkat Muspida. Melakukan koordinasi-koordinasi, terutama di tingkat Sekda ke bawah. Bila ada desa-desa yang bermasalah, kita koordinasi. Sehingga masalah  bisa diselesaikan dan proses pencairan dana tidak terhambat. Di dinas sendiri ada tim yang dibentuk dengan SK Bupati yang terdiri dari unsur DPMG sendiri, unsur dinas keuangan, bagian hukum, dan bagian pemerintahan.

Kira-kira berapa jumlah secara umum, untuk keseluruhan?

Saya tidak ingat. Ada memang itu.

Seharusnya anggaran tersebut bisa diprioritaskan untuk penguatan kapasitas tuha peuet gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong dan menjalankan fungsi pengawasan?

Memang Tuha Peuet, ada desa, yang menganggarkan anggarannya sendiri di APBG. Nanti mereka yang mengundang tim dari kabupaten untuk memberikan sosialisasi yang didanai dengan APBG itu sendiri. Pernah kami lakukan di Tangse. Semua gampong yang ada di Kecamatan Tangse pernah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa. Baik dari segi fungsi tuha peuet dan fungsi dari keuchik itu sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi biaya perbaikan sarana publik skala kecil dan penyertaan modal usaha masyarakat. Untuk penyertaan modal usaha masyarakat bagaimana implementasinya secara umum di lapangan? Adakah minimal pilot projek untuk usaha masyarakat yang sudah maju berkat penyertaan modal dari dana gampong?

Pada 2017, ada bantuan dari pemerintah pusat untuk enam desa yang ada di Pidie. Bumdes (Badan Usaha Milik Gampong-red). Ke depan, kita berharap semua desa ikut serta menyertakan modal di Bumdes, karena dengan dana desa bisa menekan tingkat kemiskinan dan membantu masyarakat kecil yang usahanya bisa dikembangkan. Jadi Bumdes ini bukan semata-mata untuk simpan pinjam.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan